Dokumentasi T. Djamaluddin: Hisab-Rukyat

Saudi Bikin Masalah Lagi

Wed, 12 Dec 2007 15:07:21 GMT

Penyatuan Hari Raya dan Masalah Idul Adha

T. Djamaluddin (LAPAN)

Di Indonesia kita sedang mengupayakan penyatuan hari raya. Dua metode, hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), kini harus dipandang setara dan bisa dipersatukan. Kedua metode itu bisa bersatu keputusannya bila kriterianya disepakati sama. Jalan menuju itu mulai terbuka. Kita mengupayakan mencari titik temu kriteria hisab rukyat Indonesia agar awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, serta bulan-bulan hijriyah lainnya bisa seragam. Namun penyatuan kriteria masih akan menyisakan masalah perbedaan terkait dengan Idul Adha.

Masalah perbedaan Idul Adha tidak sepenuhnya terkiat dengan kriteria. Ya, di Indonesia sebagian besar ulama bersepakat untuk mendasarkan pada hasil hisab rukyat Indonesia. Artinya, dengan penyatuan kriteria kita bisa berharap bersatu melaksanakan Idul Adha. Namun masih ada sebagian saudara kita, antara lain dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang berpendapat bahwa Idul Adha sangat terkait dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, sehingga Idul Adha selalu tergantung keputusan Arab Saudi.

Mengikut keputusan Arab Saudi potensi perbedaan sangat besar. Selain masalah garis tanggal, masyarakat astronomi sering mengingatkan bahwa keputusan Saudi sering bermasalah. Setidaknya dalam 3 tahun terakhir 1425 (2005), 1427 (2006), dan 1428 (2007) keputusan Majlis Al-Qadha Al-'Ala (Dewan Mahkamah Tinggi) Arab Saudi sangat kontroversial. Kesaksian rukyat diterima begitu saja, padahal secara astronomi bulan telah terbenam. Ini menimbulkan masalah. Pada hari Ahad, 9 Desember 2007, ada laporan kesaksian rukyatul hilal, padahal ijtima (new moon, bulan baru astronomis) belum terjadi. Tidak tahu apa yang mereka lihat. Dengan kesaksian itu Arab Saudi memutuskan wukuf jatuh pada 18 Desember dan Idul Adha pada 19 Desember 2007.

Sebelumnya kita berharap Idul Adha tahun ini bisa seragam, khususnya di Indonesia. Secara praktek hisab rukyat di Indonesia, seperti juga diputuskan dalam sidang itsbat di Depag RI pada Rabu, 12 Desember 2007, memang semua bersepakat beridul Adha kamis 20 Desember 2007. Namun, adanya pengumuman Arab Saudi, potensi adanya dua kali shalat Idul Adha sangat terbuka. Saudara-saudara kita yang berpendapat Idul Adha tergantung pelaksanaan wukuf, akan melaksanakan shalat Idul Adha pada 19 Desember 2007.

Penyeragaman Idul Adha tidak dapat dilakukan dengan pendekatan astronomis, dengan penyatuan kriteria, kecuali kalau kita bisa mengajak Majlis Al-Qadha Al'Ala yang merupakan otoritas di Arab Saudi. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan ukhuwah. Seorang perwakilan dari DDII di Badan Hisab Rukyat, pernah menyatakan bahwa DDII menerima nasihat dari Ulama di Arab saudi agar menjaga ukhuwah diutamakan, daripada mengikuti keputusan Arab Saudi tetapi berbeda dengan saudara-saudara lainnya. Di lain pihak Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera memberikan jalan tengah yang baik dalam menjaga ukhuwah, yaitu melaksanakan shaum Arafah sama harinya dengan hari wukuf, tetapi menunda shalat Idul Adha seperti keputusan pemerintah RI yang menjadi acuan sebagian besar saudara-saudara Muslim. Itu artinya, mereka shaum Arafah pada Selasa 18 Desember 2007, tetapi ikut melaksanakan shalat Idul Adha pada Kamis 20 Desember 2007. Mendahulukan ukhuwah ini merupakan titik temu penyeragaman Idul Adha, di samping pendekatan penyatuan kriteria hisab rukyat.

Kita Bisa Bersatu

Mon, 10 Dec 2007 01:51:09 GMT

Jalan Menuju Titik Temu Makin Terbuka

Upaya untuk mengakhiri perbedaan hari raya di kalangan ummat Islam di Indonesia serius dilakukan. Dua ormas besar NU dan Muhammadiyah secara intensif telah bermusyawarah untuk menemukan titik temu. Upaya paling dimulai pemanasan informal dengan pertandingan sepakbola menjelang Ramadhan yang digagas Wapres Jusuf Kalla. Kemudian Wapres JK memfasilitasi pertemuan dua pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah pada Senin 24 September
2007/ 12 Ramadhan 1428. Pada saat itu disepakati kedua ormas menyamakan persepsi yang akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis antara pakar hisab rukyat.

Pertemuan pertama antara Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Falakiyah PBNU dilaksanakan pada 2 Oktober 2007/ 20 Ramadhan 1428 di kantor PBNU.Jakarta. Pertemuan kedua diadakan pada 6 Desember 2007/ 26 Dzulqaidah 1428 di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan di UIN Jakarta.

Titik terang semakin nyata. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menyatakan, “Sudah saatnya NU dan Muhammadiyah mengalah untuk ummat, sehingga harus ada kesepakatan bersama agar ummat tidak lagi bingung akibat keputusan yang dihasilkan. Sementara itu tokoh lajnah falakiah PBNU Slamet Hambali mengatakan, “Sudah bukan saatnya lagi NU dan Muhammadiyah bertahan pada argumentasinya masing-masing.” Ditegaskannya pula, “Pada dasarnya NU juga menerima perubahan”.

Alhamdulillah, pertemuan kedua semakin membuka titik terang bahwa kita bisa bersatu. Kesepahaman bahwa kita perlu mengalah untuk ummat dan kita bisa menerima perubahan, adalah suatu langkah maju untuk bersatu. Hisab dan rukyat, secara astronomis tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Kesalahpahaman yang menjadikannya seolah berbeda dan tidak dapat disatukan. Penyatuan kriteria hisab rukyat adalah titik temu keduanya.

Semoga pertemuan lanjutan di UIN Jakarta mulai membahas hal teknis kriteria apa yang akan digunakan bersama. Apakah langsung pada upaya penyatuan kalender internasional dengan kriteria internasional, atau sementara gunakan kriteria lokal untuk penyatuan kalender nasional? Karena kesepakatan kriteria ini bukan hanya bagi Muhammadiyah dan NU, ormas lain dan pakar terkait pun diharapkan ikut serta untuk mendorong upaya penyatuan kriteria ini. Insya Allah, kita bisa bersatu kalau punya kemauan.

Titik Temu Berhari raya

Wed, 10 Oct 2007 02:53:11 GMT

Media Indonesia, 10 Oktober 2007
Menuju Titik Temu Menentukan 1 Syawal

Penulis: T Djamaluddin, Peneliti Utama Astronomi Astrofisika, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Lapan, Bandung, Anggota Badan Hisab Rukyat, Depag RI

Ilmu hisab untuk menghitung posisi bulan dan matahari, sebagai bagian astronomi, bukanlah ilmu langka. Kini banyak yang menguasainya, termasuk ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis.

Bahkan dengan banyaknya program komputer, siapa pun yang bisa mengoperasikannya dengan mudah dapat menghitung posisi bulan dan matahari. Masalahnya, tidak semua orang mengerti arti angka dalam penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Kini, dengan metode astronomi yang sama, bahkan dengan program komputer, hasil hitungan pasti akan sama. Tidak peduli siapa yang menghitung, apakah Muhammadiyah, NU, Persis, atau orang awam. Terlalu naif, ada yang merasa hasil hisabnya lebih unggul dan seolah metodenya beda dengan metode ormas lain yang menggunakan rukyat. Padahal tidak ada bedanya, semua ormas bisa menghitung dengan hasil yang sama.

Dalam astronomi, yang menjadi induk ilmu hisab dan rukyat, tidak ada dikotomi hisab (perhitungan) dan rukyat (observasi). Keduanya saling mendukung dan tidak bertentangan. Kekisruhan yang terjadi dalam perbedaan penentuan Idul Fitri semata-mata lebih bernuansa kesalahpahaman hisab rukyat yang diperparah dengan ego keormasan.

Kalau kita kaji akar masalahnya, sebenarnya sederhana solusinya. Samakan kriterianya dalam menafsirkan angka-angka hasil hisab. Banyak yang pesimistis menyatukan pendapat antara Muhammadiyah dan NU, karena berbeda keyakinan dalam memahami dalil syariat. Banyak juga yang mengira sumber perbedaan adalah pertentangan antara kubu hisab dan rukyat.

Belajarlah dari ilmu induknya, astronomi, untuk menafsirkan makna angka-angka hasil hisab yang seharusnya tidak bertentangan dengan hasil rukyat. Penyatuan hasil hisab dan rukyat dalam menyimpulkan masuk awal bulan atau belum, terletak pada kriteria awal bulan. Kini ada dua kriteria yang digunakan dua ormas yang sering menimbulkan kesimpulan berbeda ketika posisi bulan di Indonesia berada pada ketinggian di antara dua kriteria tersebut, seperti terjadi pada 2006 dan 2007.

Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (bulan telah wujud di atas ufuk) dengan prinsip wilayatul hukmi (berlaku di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan hukum). Sementara itu, NU menggunakan ketinggian minimal 2 derajat dengan prinsip menunggu hasil rukyat. Kedua kriteria itu adalah kriteria lama yang secara astronomi dianggap ketinggalan zaman. Sebenarnya sangat memalukan bila masih ada pihak yang tetap mempertahankannya. Apalagi bila dianggapnya sesuatu yang qath'i (mutlak benarnya) secara hukum. Kita bisa bersatu kalau kita menyempurnakan kriteria kemudian menyepakatinya sebagai kriteria hisab rukyat yang baru. Dalam konsep ini, bukan meminta yang satu naik yang lain turun, tetapi mengajak semua pihak sama-sama maju selangkah.

Muhammadiyah

Bagaimana Muhammadiyah harus melangkah tanpa meninggalkan keyakinannya bahwa hisab dapat digunakan sebagai penentu awal bulan. Kita coba pendekatan lain menuju titik temu. Tidak menggunakan alur lama ketika membahas dalil, tetapi alur alternatif untuk mencari titik temu.

Secara ringkas, alur alternatif itu; Dalam Alquran (QS) 2:185 diperintahkan berpuasa bila telah menyaksikan syahr (bulan kalender,month, bukan moon). Apa tandanya syahr QS 2:189 menjelaskan tentang hilal sebagai penentu waktu bagi manusia dan penentu pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana memanfaatkan hilal untuk penentu syahr? Muhammadiyah biasanya menggunakan QS 36:39-40 yang menjelaskan bahwa matahari tidak mungkin mengejar bulan dan malam pun tidak mungkin mendahului siang. Tafsir singkatnya, syahr dapat ditentukan ketika matahari mulai mengejar bulan (mendahului terbenam) pada peralihan siang dan malam, yaitu kriteria wujudul hilal. Ini adalah kriteria paling sederhana, tetapi mengabaikan aspek rukyat. Untuk mencari titik temu, alurnya diubah ke dalil lain yang juga kuat.

Apakah tandanya syahr, Rasulullah SAW menjelaskan secara eksplisit, "Berpuasalah bila melihatnya (hilal) dan berbukalah bila melihatnya." Maka hilal sebagai penentu syahr adalah yang terlihat. Dengan perkembangan ilmu, posisi bulan bisa dihitung dengan ilmu hisab. Lalu apa syaratnya agar terlihat? Ini dirumuskan dengan suatu kriteria imkan rukyat (kemungkinan rukyat) atau kriteria visibilitas hilal yang didasarkan pada pengalaman rukyat jangka panjang dan dihitung dengan ilmu hisab.

Banyak ahli hisab yang terkesan antikriteria imkan rukyat, dengan ungkapan "Kalau sudah menghisab, mengapa harus membahas rukyat." Kepada mereka perlu dijelaskan, angka-angka hasil hisab tidak bisa langsung ditafsirkan menjadi awal bulan Qamariyah tanpa menggunakan kriteria. Kriteria itu bisa sekadar wujud di atas ufuk (wujudul hilal) dan bisa juga kemungkinan untuk dirukyat. Komunitas astronomi merujuk pada kemungkinan untuk dirukyat (imkan rukyat atau visibilitas hilal). Untuk mencapai titik temu, kriteria yang harus dipilih adalah kriteria imkan rukyat. Inilah yang disebut maju selangkah, memilih kriteria yang menuju titik temu. Muhammadiyah nantinya perlu merumuskan bersama kriteria imkan rukyat yang bagaimana yang diusulkan. Apakah berdasarkan rukyat lokal atau hasil analisis internasional.

NU pun harus maju selangkah, tanpa harus mengubah keyakinan, rukyat yang menentukan. Kriteria imkan rukyat yang selama ini digunakan perlu diubah. Kriteria 2 derajat berasal dari data pengamatan yang menyatakan hilal terendah yang berhasil diamati ketinggiannya 2 derajat. Dalam kompilasi hasil sidang isbat Depag memang ada data pada 16 September 1974 dilaporkan rukyat berhasil dilihat di 3 lokasi dengan jumlah saksi 10 orang, tanpa gangguan Venus. Hasil analisis hisab menunjukkan tinggi bulan 2,19 derajat. Setelah itu tidak ada lagi data yang cukup meyakinkan mendukung ketinggian 2 derajat.

Analisis yang dilakukan Lapan dari kompilasi hasil sidang isbat 1962-1997 itu dijumpai kenyataan, pada umumnya tinggi bulan yang rendah hanya dilaporkan dari 1 atau 2 lokasi pengamatan dari sekian banyak titik pengamatan. Hal itu menunjukkan besarnya kemungkinan salah lihat objek bukan hilal. Bahkan sebagian di antaranya mengindikasikan pengamat terkecoh cahaya planet Venus (bintang Kejora) yang posisinya dekat posisi bulan.

Dari analisis itu diusulkan kriteria imkan rukyat dengan ketinggian bulan yang tergantung beda azimut (beda jarak horizontal di kaki langit) antara bulan dan matahari. Bila jaraknya jauh dari matahari, ketinggian minimal 2 derajat, tetapi makin dekat dengan matahari ketinggiannya harus makin tinggi, tidak pukul rata 2 derajat seperti kriteria lama. Bila bulan tepat berada di atas matahari, saat matahari terbenam ketinggiannya perlu lebih dari 8,3 derajat. Kriteria itu masih bisa dikaji ulang. Kalau kriteria limit Danjon (batas minimal jarak bulan-matahari) diperhitungkan, kriterianya akan makin mendekati kriteria internasional dengan ketinggian minimal 3 derajat.

Bila nanti kriteria imkan rukyat sudah ditetapkan, masalah lain yang harus diselesaikan adalah bila hilal sudah di atas kriteria imkan rukyat, tetapi tidak ada kesaksian hilal. Demi mencapai titik temu, Fatwa MUI 1981 dapat digunakan, seperti halnya saat sidang isbat penetapan awal Ramadan 1407/1987. Salah satu butir fatwa itu menyatakan bila ahli hisab telah sepakat bahwa malam itu sudah imkan rukyat tetapi hilal tidak dapat dilihat karena terhalang, keesokan harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Artinya, kriteria imkan rukyat cukup menentukan. NU harus maju satu langkah dengan memperbaiki kriteria imkan rukyat dan menerima fatwa MUI 1981 tersebut. Bila masih keberatan dengan fatwa MUI tersebut, perlu juga diingat bahwa kriteria imkan rukyat juga didasari pada hasil rukyat masa lalu. Jadi pada dasarnya menggunakan kriteria imkan rukyat dalam mengambil keputusan tidak berarti mengabaikan rukyat pada saat itu. Dengan kriteria imkan rukyat dapat juga ditolak kesaksian yang di bawah kriteria karena kemungkinan terkecoh objek bukan hilal, kecuali bila dilaporkan dari banyak tempat dan tidak ada pengganggu dari planet Venus atau Merkurius.

Bersatu ber-Idul Fitri

Tampaknya, kalau pun Muhammadiyah dan NU mau maju satu langkah menunjuk titik temu kriteria imkan rukyat yang baru, implementasinya tidak bisa dilaksanakan untuk mengubah potensi perbedaan Idul Fitri 1428 H. Mekanisme organisasi tampaknya akan menghambatnya. Muhammadiyah tetap akan ber-Idul Fitri 12 Oktober dan NU ber-Idul Fitri 13 Oktober. Persis yang mendasarkan pada hisab, tetapi dengan kriteria imkan rukyat yang disederhanakan menjadi wujudul hilal di seluruh Indonesia, juga sudah mengumumkan Idul Fitri jatuh 13 Oktober 2007.

Pertanyaan, dengan perbedaan itu mungkinkah merayakan Idul Fitri bersama? Jawabnya, mungkin dengan menunda salat ied agar bersama. Dalam salah satu kesempatan rapat Badan Hisab Rukyat, wakil dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia menyampaikan berdasarkan saran dari ulama di Arab Saudi, mendahulukan ukhuwah (persaudaraan) yang wajib lebih utama daripada salat id yang sunah. Karenanya menunda salat id keesokan harinya demi menjaga ukhuwah sangat dianjurkan, walaupun pada 12 Oktober sudah tidak berpuasa.

Menunda salat id dalilnya merujuk pada hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Nasai, dan Ibn Majah. Diriwayatkan Rasulullah SAW tidak melihat hilal Syawal sehingga pada hari ke-30 Ramadan itu mereka masih berpuasa. Namun, kemudian pada penghujung siang (menjelang zuhur) datanglah rombongan yang mengabarkan mereka melihat hilal. Maka, Rasul segera menyuruh mereka untuk berbuka pada hari itu dan menunaikan salat id pada keesokan harinya.

Dalil ini diperdebatkan untuk menunda salat id untuk alasan lain selain terlambat melihat hilal. Tetapi dari riwayat diketahui bahwa rombongan yang melihat hilal pun ikut menunda salat sampai melaporkannya kepada Rasul dan kemudian diperintahkan untuk salat id keesokan harinya. Alangkah indahnya kalau saudara-saudara kita yang sudah meyakini Idul Fitri jatuh 12 Oktober membatalkan puasa pada hari itu, tetapi menunda salat idnya bersama saudara-saudara yang ber-Idul Fitri 13 Oktober. Ini bersifat ijtihadiyah. Kalau pun salah, setelah dikaji matang-matang, tidaklah berdosa. Namun, tujuan menjaga ukhuwah (persaudaraan) dan memperkuat syiar tercapai dengan bersalat Idul Fitri bersama.

Langkah menyatukan Idul Fitri bisa dimulai dengan bersama salat id, walau berbeda keputusan mengakhiri Ramadan. Kelak, setelah kriteria imkan rukyat yang baru dapat disepakati, kita dapat mengakhiri Ramadan dan ber-Idul Fitri benar-benar bersama. Kalender Islam pun mendapatkan kepastian dan keseragaman. Kita bisa bersatu.

Lagi, Ayo Bersatu Berhari Raya

Mon, 08 Oct 2007 03:42:30 GMT

Kita Bisa Bersatu

Dr. T. Djamaluddin
Peneliti Utama Astronomi dan Astrofisika, LAPAN Bandung
Anggota Badan Hisab Rukyat Jawa Barat dan Depag RI

Alhmadulillah, Wapres JK telah memfasilitasi pertemuan dua pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah pada Senin 14 September
2007. Kemudian pada 2 Oktober telah dilakukan pertemuan antara Mejelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Falakiyah PBNU di kantor PBNU. Selanjutnya akan diadakan pertemuan di kantor PP Muhammadiyah Ini menjadi awal sangat penting sebagai komitmen tingkat tinggi dalam mencari titik temu penentuan awal bulan Islam, khususnya terkait
penentuan awal Ramdhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.
Mari kita upayakan mencari titik temu dengan masing-masing pihak maju selangkah menujuk kriteria baru yang disepakati. Kini disadari, masalah
utama bukanlah perbedaan hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), tetapi kriterianya. Saat ini sesama penganut hisab bisa berbeda
keputusannya karena beda kriteria. Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal dan prinsip wilayatul hukmi telah mengumumkan Idul Fitri jatuh pada
12 Oktober 2007. Sementara Persis dengan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia memutuskan Idul Fitri 13 Oktober 2007. Sementara itu
dengan kriteria beda, sesama penganut rukyat juga bisa berbeda keputusannya. Kasus 1998 dan 2006 menunjukkan terhadap kesaksian rukyat,
ada pihak yang menerimanya dan ada yang menolak, karena perbedaan kriteria.
Mari kita belajar pada kesepakatan kriteria jadwal shalat. Kasus penentuan jadwal shalat sangat mirip dengan penentuan awal bulan.
Dalilnya berdasarkan pengamatan (rukyat) fenomena di langit yang menunjukkan waktu-waktu shalat. Setelah ilmu hisab berkembang, maka
dirumuskan fenomena di langit itu terkait dengan posisi matahari. Ada berbedaan kriteria soal posisi matahari itu, misalnya untuk waktu shubuh
ada yang menyebutkan jarak zenit 110 derajat atau 108 derajat. Perbedaan waktunya bisa sekitar 10 menit dan itu bisa terkait dengan batal tidaknya
puasa ketika mengakhiri sahur.
Tanpa kita sadari bersama, semua ormas Islam di Indonesia sudah bersepakat dengan kriteria jadwal shalat yang ditetapkan Departeman
Agama. Kini ada yang masih melihat fenomena langit seperti fajar, terbit, zawal (tengah hari), panjang bayangan, terbenam, dan syafak merah untuk
menentukan masuk waktu shalat atau belum. Banyak pula yang sepenuhnya percaya pada jadwal yang sudah dihitung. Rukyat dan hisab sama-sama
dihargai dan dengan kriteria yang sama, kita bisa bersepakat dalam penentuan waktu shalat.
Belajar pada kesepakatan itu, kita juga bisa mengupayakan kriteria awal bulan yang berlaku bagi metode hisab dan rukyat. Secara astronomis itu
mudah, hanya perlu kesepakatan dan penyesuaian dengan syariat. Bila tidak ada kendala aturan organisasi, pada dasarnya kriteria tersebut bisa
segera ditetapkan untuk menentukan Idul Fitri mendatang. Tetapi bila ada kendala aturan organisasi, maka penerapan kriteria baru bisa ditunda
tahun mendatang. Tetapi kita pun masih punya peluang bersatu dalam merayakan Idul Fitri mendatang.
Penentuan Idul Fitri adalah masalah ijtihadiyah. Ada satu dalil yang menyebutkan Rasulullah mengajarkan kemungkinan menunda shalat Idul Fitri.
Pada hari terakhir Ramadhan Rasulullah SAW masih berpuasa. Pada siang hari datanglah informasi bahwa hilal awal Syawal telah terlihat.
Rombongan yang datang tahu bahwa itu sudah masuk 1 Syawal, tetapi menunda shalat Idul Fitri sampai besoknya sesuai perintah Rasulullah, walau puasa
sudah dibatalkan.
Analogi dengan dalil itu, dengan dasar menjaga ukhuwah (persaudaraan) bisa saja saudara-saudara kita yang meyakini Idul Fitri 12 Oktober pada
hari itu tidak berpuasa. Tetapi shalat idul fitri bisa bersama menunggu keputusan pemerintah. Bila itu diterima, shalat Idul Fitri bisa seragam,
syiar Islam bisa diperkuat, dan ukhuwah dapat terjaga.

Mari Bersatu Berhariraya

Wed, 26 Sep 2007 05:56:08 GMT

Kesalahpahaman Sekitar Hisab Rukyat

T. Djamaluddin, LAPAN Bandung

Salah satu penghambat menuju titik temu adalah masih adanya kesalahpahaman di tingkat ormas, baik di tingkat pimpinan (selain pimpinan organ ormas yang menangani khusus hisab rukyat) maupun di tingkat anggota akar rumput. Berikut catatan saya menanggapi kesalahpahaman di situs http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=2&lang=en
Saya berharap ini menjelaskan masalah sesungguhnya. Kalau persepsi sudah kita samakan, insya Allah hasil kajian teknis tentang upaya titik temu lebih mudah diterapkan.

Komentar simpatisan ormas:

Jangan sampai penyamaan persepsi merubah pendirian Muhammadiyah selama ini dalam penentuan awal bulan qamariyah, yaitu jika bulan telah medahului matahari saat matahari terbenam,asal sudah terlihat sabit kecil. Patokan pada ilmu falak saja.
Menurut saya, ini adalah masalah KEYAKINAN. jadi gak perlu satu pihak harus mengalah dan merubah keyakinannya hanya untuk memenuhi keinginan sebagian orang untuk ber hari raya pada waktu yang bersamaan. Bagi saya, kalau PP Muhammadiyah bersedia "mengikuti" PBNU, atau sebaliknya NU yang "mengikuti Muhammadiyah, sama saja artinya dengan mengingkari keyakinan kita sendiri, atau mengakui "sesalahan keyakinan" kita selama ini. Dan itu teramat susah buat saya.
Dengan peradaban dunia yang semaikin tinggi, kemungkinan kecil perhitungan (hisab) meleset, bisa jadi perpecahan dan perbedaan ini dimanfaatkan oleh umat nonmuslim (kristian) untuk memrongrong keutuhan persaudaraan islam, Dilihat dari kutipan maklumat PP Muhammadiyah 1428 H, bengapa dasar alqur'an dan hadist ini tidak dipahami umat muslim pada umumnya. Tapi semua ini moga semua ini tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri.

Tanggapan TD:

Sedikit pesan untuk teman-teman yang tampaknya begitu teguh memegang keyakinan. Pliiisss dong fahami masalahnya. Menyebut-nyebut "patokan pada ilmu falak saja" tidak cukup. Sekarang ini semua palaku hisab rukyat sudah berpatokan pada ilmu hisab, ilmu falak/astronomi. Teman-teman Muhammadiyah, NU, Persis juga banyak yang jago ilmu hisab. Hitungan NU, Muhammadiyah, Persis, dan astronom sudah sama. Mengapa kesimpulannya beda? Karena kriterianya beda. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (sejujurnya, secara ilmu falak/astronomi ini dipermasalahkan) + prinsip wilayatul hukmi. Ini yang menyebabkan keputusannya Idul Fitri 12 Oktober. Kalau kriterianya diubah (sesuai perkembangan ilmu falak/astronomi modern), keputusannya akan beda. Nah, yang kini diupayakan adalah mencari kriteria yang disepakati bersama oleh Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas lainnya dengan masukan dari pakar-pakar astronomi. Jadi, sangat mungkin untuk dipersatukan kriterianya tanpa mengubah keyakinan metode hisab atau rukyat. Pliiiis deh fahami masalahnya. Kita ingin bersatu, mengapa dianggap sulit. Mudah kok, kalau mau...

Tanggapan simpatisan ormas:

Pak Thomas, memang kriteria ga' boleh beda? Sejujurnya juga, apakah kriteria imkanur-rukyat bebas dari masalah? Mnrt sy justru lbh bermasalah. Bapak sbg 'orang pintar' justru jgn memancing dg menunjuk kesalahan satu pihak. Baca berita dong, bgmn ustadz Hasyim Muzadi dan ustadz Quraish Shihab berkomentar. Sangat menyejukkan. Sy setuju dibangun kesepakatan. Tp, kesepakatan kan tdk hrs dipaksakan memilih satu kriteria yg sama. Sepakat utk berbeda, mungkin saja terjadi. Persoalan ini jangan dibawa kepada isu persatuan vs perpecahan. Itu provokator namanya.

Tanggapan TD:

Menjelang Ramadhan PP Muhammadiyah mengelar simposium penyatuan kalender. Dalam konsepsi hisab rukyat, penyatuan kalender bermakna penyatuan kriteria.Kriteria itu mancakup kriteria hisab dengan dasar rukyat. Kalau kriterianya beda, sampai kapanpun jangan bermimpi soal penyatuan kalender. Tenang saja, di tingkat Majelis Tarjih Muhammadiyah (biasanya diwakili Pak Oman Fathurohman), Lajnah Falakiyah NU (biasa diwakili Kyai Ghazali Masruri), Dewan Hisab Persis (biasa diwakili Kyai Abdurrahman KS), dan organ ormas sejenis di tiap ormas Islam hal ini sudah difahami. Kami sudah biasa mendiskusikannya di Badan Hisab Rukyat Depag RI. Catatan saya untuk penyadaran bagi semua warga ormas yang belum faham masalah sesungguhnya. Pertemuan yang difasilitas Wapres Senin 24 September 2007 itu untuk memperkuat hasil diskusi di tingkat BHR tersebut yang selama ini terbentur hanya sampai tingkat teknis. Sekarang tingkat pimpinan puncaknya sudah berkomitment untuk samakan persepsi. Di tingkat teknis, itu bermakna mencari kriteria bersama. Kita tinggalkan kriteria wujudul hilal, kita tinggalkan krietria imkan rukyat 2 derajat, mari kita rumuskan kriteria hisab rukyat yang baru. Masing-masing manju selangkah. Kita bisa bersatu, walau metode berbeda (hisab atau rukyat) dengan menyepakati kriteria bersama. Tingggal satu langkah lagi. Mari kita dukung.

Mari Bersatu Berhari Raya

Mon, 24 Sep 2007 02:09:53 GMT

Kita Bisa Bersatu Berhari Raya
T. Djamaluddin, LAPAN Bandung

Muhammadiyah telah mengumumkan Idul Fitri 12 Oktober 2007. Beritanya dan maklumatnya termuat di situs resminnya. Kebetulan situs tersebut juga memuat tanggapan pembacanya, maka saya pun turut menulis tanggapan saya dan saran saya kepada Muhammadiyah khususnya dan semua ormas Islam di Indonesia pada umumnya. Ini bisa dilihat di
http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=588&Itemid=2&lang=en
Agar bisa juga dibaca secara utuh, tanggapan tersebut saya masukan juga di blog saya.

Kini bukan zamannya mempertentangkan hisab atau rukyat. Kita yakin hasil keduanya bersifat ijtihadiyah. Hitungan astronomi memang akurat, tetapi memutuskan "masuknya tanggal 1" adalah hasil ijtihad, yang bisa salah dan bisa benar. Muhammadiyah berijtihad masuknya tanggal 1 didasarkan pada kriteria "wujudul hilal" + prinsip wilyahtul hukmi untuk menetapkan 1 syawal jatuh pada 12 Oktober. Persis juga berlandaskan hisab, tetapi berijtihad dengan kriteria "wujdul hilal di seluruh Indonesia" sehingga memutuskan 1 Syawal 13 Oktober 2007.

Secara astronomi, keputusan kapan 1 Syawal bisa berbeda-beda tergantung kriterianya. Sebagai hasil ijtihad, kriteria mestinya bisa berubah. Mari kita maju selangkah untuk mencari kriteria bersama yang bisa menyatukan ummat Islam, baik yang berpegang rukyat maupun hisab. Semua Ormas bisa melakukanya.

Keputusan sudah diambil, masih mungkinkah kita bersatu? Mungkin. Secara fiqih masih dimungkinkan tidak shaum pada 12 Oktober (karena dianggap sudah Idul Fitri), tetapi menunda shalat ied 13 Oktober (kalau keputusan sidang itsbat seperti itu). seperti dilakukan Dewan Syariah PKS Pusat tahun lalu yang membuat edaran bolehnya menunda shalat Ied demi kemashlahatan ummat. Memang banyak ulama yang membolehkannya. Salah satu alasannya, para perukyat yang sudah tahu melihat hilal awal Syawal tidak melaksanakan sendiri, tetapi melaporkan dulu kepada Nabi lalu Nabi memerintahkan shalat Idul Fitri hari berikutnya. Analog atau qiyasnya, Muhammadiyah yang berpendapat Idul Fitri 12 Oktober kemudian melaporkan kepada Sidang Itsbat, dan -- misalkan nanti keputusannya 13 Oktober-- mengumumkan shalt Idul Fitri 13 Oktober (walau sudah tidak shaum 12 Oktober).

Ayo bersatu. Jangan buat dikhotomi Pemerintah vs Ormas atau NU vs Muhammadiyah atau rukyat vs hisab. Penentuan awal Ramadhan dan hari raya, juga awal bulan qamariyah lainnya adalah masalah ijtihadiyah pada kriteria. Banyak orang terlalu picik menyebut hisab lebih unggul dari rukyat atau sebaliknya rukyat lebih unggul dari hisab. Dari segi astronomi, keduanya berkedudukan sama.

Mengapa Idul Fitri sebaiknya bersatu? Karena Idul fitri, bukan hanya dimensi ibadah, tetapi ada dimensi sosial (ibadah masal) dan punya nilai syiar yang sangat bagus untuk menunjukkan ukhuwah. Menjaga ukhuwah adalah wajib dan melaksanakan shalat Idul Fitri adalah sunnah, maka utamakan yang wajib.

Ayo kita bersatu demi ukhuwah. Malu kita ditertawakan orang non-Islam dan ditertawakan oleh komunitas astronomi sendiri (banyak loh orang yang tak faham astronomi bicara banyak soal aspek teknis sekadar untuk memperkuat argumen fikihnya). Kita bisa bersatu. Pemerintah sudah beritikad baik mengakomadasi semua kepentingan masyarakat Islam melalui sidang itsbat, mari kita hargai tanpa curiga.

Mari kita belajar pada kesepatakan jadwal shalat. Jadwal shalat pada dasarnya sama dengan penentuan awal bulan. Pada awalnya dengan pengamatan (rukyat) dari keadaan langit (fajar, terbit, zawal, terbenam, syafak) dan bayangan matahari. Lalu ketika berkembang ilmu hisab, maka dirumuskan ketinggian matahari sekian derajat untuk masing-masing waktu shalat. Sebenarnya masih ada perdebatan soal kriteria itu. Lalu semua ormas bisa bersepakat untuk mengambil kriteria yang ditetapkan Departemen Agama bahwa shubuh z=110, Dzuhur tengah hari + ikhtiati, asar= tan(za) = tan(zd) + 1, maghrib = terbenam + ikhtiyati, isya z=108. Kalau mau rukyat lihat fenomena langit dan bayangan silakan, kalau percaya pada hisab yang tertera pada jadwal shalat silakan. Rukyat dan hisab pada penentuan jadwal shalat dianggap sama kedudukannya. Semua ormas sudah sepakat dengan kriteria yang dibuat pemerintah untuk jadwal shalat dan eksistensi rukyat dan hisab tetap dihargai. Kita sedang menuju ke sana untuk penentuan awal bulan qamariah. Badan Hisab Rukyat Depag sedang mengupayakan kesepakatan kriteria untuk dijadikan kriteria bersama awal bulan semua pihak. Nanti kriteria Muhammadiyah soal wujudul hilal, krietrai NU yang tingginya 2 derajat, kriteria Persis wujudul hilal di seluruh Indonesia, semuanya maju selangkah menuju kriteria bersama. Mari kita dukung untuk bersatu, hilangkan egoisme ormas demi ukhuwah. Kita bisa bersatu.

Garis Tanggal Ramadhan dan Syawal 1428/2007

Mon, 13 Aug 2007 09:17:24 GMT

Garis tanggal 1428 H/2007 M

Dihitung oleh T. Djamaluddin

Peneliti Utama Astronomi Astrofisika LAPAN Bandung, Anggota Badan Hisab Rukyat Depag RI

Garis tanggal Ramadhan dan Syawal adalah peta kemungkinan masuknya awal bulan Ramadhan dan Syawal berdasarkan kriteria tertentu. Di Indonesia biasanya digunakan kriteria wujudul hilal (wujudnya bulan di atas ufuk, digunakan oleh Muhammadiyah dengan prinsip wilayatul hukmi dan Persis dengan prinsip harus wujud di seluruh Indonesia) dan kriteria ketinggian minimal 2 derajat (kriteria MABIMS, digunakan juga oleh sebagian ahli hisab NU untuk pembuatan kalendernya). Kriteria ijtimak qablal ghurub (bulan baru sebelum maghrib) juga digunakan sebagai pelengkap kriteria wujudul hilal. Dalam upaya menyatukan antara penganut hisab dan rukyat, LAPAN mengusulkan kriteria baru (sementara dinamai kriteria LAPAN) yang didasarkan pada analisis data kesaksian hilal di Indonesia sejak 1962 yang dianalisis secara astronomis. Dengan garis tanggal kita bisa melihat secara global kemungkinan awal bulan dengan berbagai kriteria yang ada di Indonesia, termasuk kemungkinan perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri kalau kriterianya berbeda.

Ijtima’ awal Ramadhan 1428 pada 11 September 2007 pukul 19:45 WIB. Pada saat maghrib 12 September 2007 bulan telah berumur lebih dari 8 jam. Semua kriteria (kriteria LAPAN, MABIMS, wujudul hilal, dan ijtima' qablal ghurub) menyimpulkan 1 Ramadhan 1428 jatuh pada 13 September 2007.

Ijtima’ awal Syawal 1428 pada 11 Oktober 2007 pukul 12.02 WIB. Pada saat maghrib 11 Oktober 2007 bulan telah wujud di wilayah Barat Indonesia, sehingga berdasarkan kriteria wujudul hilal dengan prinsip wilayatul hukmi disimpulkan 1 Syawal 1428 jatuh pada 12 Oktober 2007. Tetapi, bulan berumur kurang dari 8 jam dan belum memenuhi kriteria imkanur rukyat LAPAN dan kriteria MABIMS, sehingga disimpulkan 1 Syawal 1428 jatuh pada 13 Oktober 2007. Sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia, bila terjadi perbedaan, ikuti keputusan Pemerintah yang telah mempertimbangkan berbagai pendapat .

Waktu Ibadah, perlukah Waktu Mekkah?

Thu, 19 Apr 2007 09:47:01 GMT

Antara Kalender Gregorian, waktu Ibadah, dan Waktu Ka’bah

T. Djamaluddin

Peneliti Utama Astronomi Astrofisika

Anggota Badan Hisab Rukyat Depag RI

Ada teman yang memforward pertanyaan terkait dengan diskusi waktu ibadah dan usulan untuk menggunakan KUT (Ka’bah Universal Time) atau pada kesempatan lain diusulkan Mekkan Mean Time (MMT) untuk menggantikan GMT (Greenwich Mean Time) atau UT (Universal Time) yang saat ini digunakan. Kalender Gregorian pun dianggap bermasalah dalam kaitan dengan waktu ibadah Jumat. Berikut tanggapan singkat saya.

Pertama, tidak ada masalah dengan kalender Gregorian. Islam menghargai dua sistem kalender, karena baik matahari maupun bulan beredar berdasarkan perhitungan. Baca QS. 10: 5 “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak” dan QS. 55:5 “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”. Hanya saja untuk keperluan ibadah, Allah dan Rasulul-Nya mengajarkan untuk untuk melihat hilal, sebagai cara termudah melihat pergantian tanggal.

Kedua, tidak ada masalah juga pada GMT (Greenwich Mean Time) atau UT (Universal Time) karena itu hanya berdasarkan definisi agar pergantian hari matahari terjadi di wilayah tanpa penduduk di Pasifik. Kalau diganti dengan Ka’bah Universal Time, harus disepakati secara universal, bukan hanya ummat Islam agar sifat universal benar adanya. Tentu saja harus ada alasan logis. Secara astronomis, tidak ada keuntungan mengubah UT menjadi sistem waktu universal lainnya, karena posisi pergantian hari harus diperhitungkan. Selain itu, mengubah sistem dari UT ke KUT hanyalah mengubah konversi waktu saja (plus atau minus sekian jam) yang tidak bermakna hakiki.

Ketiga, harus disadari bersama persoalan waktu ibadah adalah persoalan waktu lokal. Baca QS. 17:78 “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)” dan QS. 62:9-10 “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” Waktu shalat ditentukan berdasarkan ketampakan matahari. Shalat Jumat pun di tentukan berdasarkan waktu lokal. Kalau mengikuti waktu shalat Jumat di Mekkah, waktu kerja (mencari karunia Allah) bisa-bisa sudah malam hari saat orang beristirahat.

Ke-empat, masalah hari Jumat. Di manakah pergantian hari yang terbaik? Sistem sekarang dengan pergantian hari di garis tanggal di Pasifik adalah cara yang paling optimal. Pemisahan hari terjadi di wilayah yang terpisah luas oleh lautan. Jadi hari Jumat berawal dari Pasifik Barat, lalu ke Asia Timur & Australia, Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa & Afika, berakhir di benua Amerika. Shalat Jumat dilakukan sesudah tengah hari menurut waktu lokal. Soal pergantian hari sejak maghrib, tidak masalah, karena itu hanya mengikuti pada penentuan awal tanggal yang bermula saat rukyatul hilal saat maghrib.

Jadi, kesimpulannya tidak perlu ada KUT. KUT bisa menambah kerumitan baru antara Universal Time yang benar telah diterima universal dengan Ka’bah Universal Time yang hanya bersifat “universal” semu kelompok tertentu.

Kala Sunda Perlu Direvisi

Mon, 22 Jan 2007 08:41:03 GMT

KALA SUNDA DALAM TINJAUAN ASTRONOMIS

T. Djamaluddin,

Peneliti Utama Astronomi dan Astrofisika, LAPAN Bandung

SEBUAH perayaan Tahun Baru Kala Sunda yang bertepatan tanggal 28 Desember 2006, yakni pada Respati, 1 Kartika, Saka 1929, akan menjadi momen penting bagi masyarakat Sunda. Demikian awal berita PR 27/12/2006 tentang ”Nalika Kala Sunda”, Penyadaran Warisan Leluhur. Pencantuman tahun Saka 1929 mungkin keliru, seharusnya 1940, tetapi ada aspek lain yang harus diluruskan. Sebelum terlanjur terlalu jauh melangkah melestarikan budaya Sunda dengan kalender yang kontroversial, alangkah baiknya Kala Sunda dikaji ulang dari berbagai segi. Tulisan ini akan meninjaunya dari segi astronomis.

Saya mengenal Kala Sunda pertama kali saat kolokium Ali Sastramijaya di Observatoarium Bosscha ITB di Lembang, pada 5 Desember 1987 dengan topik “Kalangider” (sebut saja “Sumber 1”). Sampai saat ini Kala Sunda yang dipopulerkan kembali kepada publik pada awal 2005 oleh Ali Sastramijaya masih membawa persoalan. Tulisan Edi S. Ekadjati “Kala Sunda dan Rekonstruksi Sejarah” (PR, 22/2/2005, “Sumber 2”) merupakan kritik pertama yang dijawab dengan tulisan Ali Sastramijaya “Revisi Tahun Masehi tentang Sejarah Jawa Dwipa” (PR, 5/4/2005, “Sumber 3”). Kemudian kritik tajam disampaikan Irfan Anshory dalam tulisan “Mengenal Kalender Hijriah” (PR, 28/1/2006) yang kemudian ditanggapi tak kalah tajamnya sekaligus dengan dua tulisan, “Kala Sunda dan Orang Awam” (Nandang Rusnadar, “Sumber 4”) dan “Matematika Dalam Kala Sunda” (Roza Rahmadjasa Mintaredja, “Sumber 5”) (PR, 2/2/2006).

Persoalan pokok yang harus dijawab terlebih dahulu oleh Tim Kala Sunda adalah mengapa awal bulan dimulai dari bulan separuh (kira-kira tanggal 7 atau 8 qamariyah – berdasarkan bulan) dan peristiwa apa yang dijadikan rujukan awal tahunnya. Tahun baru Kala Sunda 1941 jatuh pada 18 Januari 2005 (7 Dzulhijjah 1425 H), tahun baru Kala Sunda 1942 jatuh pada 8 Januari 2006 (8 Dzulhijjah 1426 H), dan tahun baru Kala Sunda 1943 jatuh pada 28 Desember 2006 (7 Dzulhijjah 1427 H). Secara astronomis penentuan awal bulan pada saat bulan separuh memang janggal, tidak lazim dalam sistem kalender qamariyah. Pada sistem kalender qamariyah, umumnya awal bulan ditandai dengan bulan baru atau hilal (sabit pertama) atau bulan mati (saat sama sekali tidak ada cahaya pada bulan).

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji Kala Sunda secara astronomis, sebagai pelengkap tinjauan rekonstruksi sejarah tersebut di atas. Bagaimana pun hal prinsip yang harus dikaji oleh peneliti kalender adalah konsistensi astronomis dan historis. Bila kedua hal tersebut terbukti, sistem kalender tersebut dapat dianggap andal untuk rekonstruksi sejarah atau untuk keperluan keseharian terkait dengan kegiatan atau ritual tertentu dalam masyarakatnya. Kala Surya (syamsiah, berbasis matahari) umumnya digunakan untuk kegiatan yang terkait musim, seperti pertanian, migrasi, dan penangkapan ikan. Kala Candra (qamariyah, berbasis bulan) yang perubahan tanggalnya mudah dikenali dari bentuk-bentuk bulan dari sabit – purnama – sabit kembali umumnya digunakan untuk kegiatan ritual keagamaan yang memerlukan ketepatan tanggal.

Dalam analisis ini sumber utama kajian Kala Sunda hanya dari Ali Sastramijaya yang dinyatakan merujuk pada kakek beliau pada tahun 1950-an sebelum meninggal pada 1965. Memang ada kelemahannya, kita tidak bisa membedakan aturan kalender yang asli Kala Sunda dan aturan hasil intrepretasi dan pengembangan Ali Sastramijaya sendiri. Budaya tutur yang lebih dominan daripada budaya tulis dalam masyarakat kita juga tidak memungkinkan lengkapnya alih pengetahuan yang bersifat matematis. Ungkapan kakek beliau, “...engke oge kapendak ku anjeun” (“Sumber 3”) menunjukkan tidak lengkapnya alih pengetahuan Kala Sunda. Sehingga patut diduga sebagian besar aturan Kala Sunda berasal dari interpretasi dan pengembangan Ali Sastramijaya.

TIDAK LAZIM

Tidak dapat dibantah bahwa adanya lingga, tonggak batu panjang, menunjukkan bahwa masyarakat Sunda dahulu mempunyai cara memperhatikan posisi matahari yang berkaitan dengan pembuatan kalender matahari (Kala Surya). Mirip dengan Stonehenge di Inggris, tonggak batu itu berfungsi untuk mengamati perubahan posisi matahari dari arah bayangan matahari. Dari siklus posisi matahari dapat didefinisikan satu tahun matahari. Awal tahun menurut Kala Surya Saka Sunda, menurut Ali Sastramijaya, adalah saat matahari paling selatan pada 23 Desember yang dapat diketahui dari posisi bayangan lingga. Ini mudah di mengerti karena titik awal tahun mudah dikenali dari alam, tidak seperti kalender Masehi yang menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun tanpa ada tanda di alam.

Tiga bulan pertama (menurut “Sumber 1”) pada Kala Surya Saka Sunda (Kaso, Karo, dan Latiga) masing-masing berumur 30 hari. Kemudian lima bulan berikutnya (Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, dan Kawalu) masing-masing berumur 31 hari. Selanjutnya tiga bulan berikutnya (Kasanga, Kadasa, dan Desta) kembali berumur 30 hari. Bulan terakhir (Sada) berumur 30 hari untuk tahun pendek dan 31 hari untuk tahun panjang (kabisat). Tetapi menurut artikel Ali Sastramijaya yang dipublikasi di internet, aturannya kini berselang-seling 30 dan 31, Kaso 30, Karo 31, dan seterusnya, kecuali untuk Sada berumur 30 hari untuk tahun pendek dan 31 hari untuk tahun panjang (kabisat). Perubahan ini menunjukkan bahwa aturannya bukan digali dari dokumen asli Kala Sunda, tetapi hasil pemikiran Ali Sastramijaya sendiri.

Aturan tahun kabisat Kala Surya Saka Sunda sama dengan aturan Julian, angka tahun yang habis dibagi 4 menjadi tahun kabisat, tetapi ada kekecualiannya yaitu tahun yang habis dibagi 128 tidak boleh kabisat walau habis dibagi 4. Artinya, setiap 128 dihilangkan satu tahun kabisat. Ini berbeda dari aturan kalender Gregorian yang menyatakan setiap 400 tahun dihilangkan 3 tahun kabisat dengan cara tahun ratusan yang tidak habis dibagi 400 (misalnya, 1700, 1800, dan 1900) menjadi tahun pendek walau angkanya habis dibagi 4. Perbedaan aturan tersebut akan menyebabkan perbedaan akurasinya.

Di samping Kala Surya, Saka Sunda juga menggunakan Kala Candra (qamariyah, berbasis bulan) yang disebut Kala Candra Caka Sunda. “Caka” digunakan untuk membedakan dengan “Saka” yang digunakan pada Kala Surya. Satu tahun pada Kala Candra berumur 354 hari (tahun pendek) atau 355 hari (tahun panjang). Umur masing-masing bulan berselang-seling antara 30 dan 29, seperti umumnya hisab urfi pada kalender Hijriyah. Dua belas bulan tersebut adalah Kartika (30 hari), Margasira (29), Posya (30), Maga (29), Palguna (30), Setra (29), Wesaka (30), Yesta (29), Asada (30), Srawana (29), Badra (30), dan Asuji (29 hari untuk tahun pendek atau 30 hari untuk tahun panjang). Satu bulan dibagi dalam dua bagian: Suklapaksa (1 – 15) dan Kresnapaksa (1 – 14 atau 15).

Namun ada yang tidak lazim pada Kala Candra Caka Sunda, Suklapaksa didefinisikan sebagai “parocaang” atau bulan separuh terang, dari bulan setengah lingkaran sekitar tanggal 7 atau 8 qamariyah sampai 15 hari kemudian, dengan melewati masa terang purnama. Dan selanjutnya Kresnapaksa yang didedifisikan bulan gelap selama 14 atau 15 hari yang melewati bulan mati atau bulan baru. Bagaimana pun, terminologi Suklapaksa dan Kresnapaksa tidak terlepas dari tradisi Hindu. Suklapaksa (dari Bahasa Sansekerta, sukla = terang, paksha = setengah bulan) dalam tradisi Hindu bermakna rentang 15 hari pertama saat bulan makin terang, sejak bulan baru sampai bulan purnama. Sedangkan Kresnapaksa adalah setengah bulan berikutnya saat bulan makin gelap, dari purnama sampai bulan mati. Terminologi Suklapaksa (Shuklapaksha) dan Kresnapaksa (Krishnapaksha) kini masih digunakan pada kalender Hindu di India yang disebut Pachang.

Informasi adanya beda pasaran Jawa dan Sunda yang ada di buku peninggalan kakek beliau (“Sumber 3”) tampaknya menjadi awal ketidaklaziman penafsiran Suklapaksa dan Kresnapaksa. Urutan pasaran menurut Sunda: Manis, Pahing, Pon, Wage, Kaliwon dipadankan dengan pasaran menurut Jawa: Wage, Kliwon, Manis/Legi, Pahing, Pon. Pada “Sumber 3” diungkapkan padanan tanggal peresmian keraton Mataram yang menjadi awal Kala Saka Jawa, yang menurut Kala Candra Saka Jawa itu terjadi pada Jumat Legi 1 Muharram 1555 bersesuaian dengan 17 Kapitu 1555 Kala Surya Saka Sunda, 8 Juli 1633 Masehi, Jumat Pon 8 Kresnapaksa Kartika 1558 Kala Candra Caka Sunda. Dari informasi tersebut ada hal menarik untuk mengungkap kemungkinan sumber ketidaklazimannya.

Urutan pasaran yang berselisih beberapa hari antara Saka Jawa dan Caka Sunda, sulit kita bayangkan asal usulnya. Dari kesamaan nama pasaran, dapat dipastikan baik Saka Jawa maupun Saka Sunda dulunya bersesuaian. Mengapa terjadi lompatan pasaran? Urutan hari atau urutan pasaran tidak mungkin melompat. Kalau pun terjadi penyesuaian kalender, hal yang terjadi hanyalah lompatan tanggal. Misalnya pada kalender Masehi saat reformasi Gregorius, dari Kamis 4 Oktober 1582 menjadi Jumat 15 Oktober 1582, tanpa mengubah urutan hari. Demikian juga pada Saka Jawa, pernah terjadi perubahan awal tahun yang menyimpang dari aturan baku tentang windu, tetapi tanpa mengubah urutan hari. Misalnya, awal tahun seharusnya Rabu Wage menjadi Selasa Pon (hari sebelumnya), karena tahun yang segera habis dinyatakan sebagai tahun pendek, bukan tahun panjang seperti seharusnya.

Penyebab yang mungkin terjadinya lompatan pasaran hanya kesalahan pencatatan. Karena Saka Jawa adalah kalender yang hidup di masyarakat, tidak mungkin ada kekhilafan pencatatan urutan pasaran sejak pertama kali dideklarasikan pada tahun 1555 Saka Jawa sampai saat ini 1940 Saka Jawa, walau sempat terjadi penyimpangan aturan kalender pada penentuan awal tahun Saka Jawa. Hal yang mungkin adalah kesalahan pencatatan tentang perbedaan pasaran Jawa dan Sunda pada sumber Kala Sunda yang tunggal, yaitu buku peninggalan kakek beliau.

Perbedaan pasaran Jawa dan Sunda tersebut kemudian ditafsirkan menjadi definisi Suklapaksa dan Kresnapaksa, seperti diungkapkan di “Sumber 3”. Saya mencoba menganalisis bagaimana hubungan perbedaan pasaran Jawa dan Sunda bisa berkaitan dengan pengertian Suklapaksa dan Kresnapaksa pada Kala Sunda. Pertama, urutan pasaran dideretkan sampai delapan hari: Manis, Pahing, Pon, Wage, Kaliwon, Manis, Pahing, Pon. Kemudian, misalkan tanggal 1 Saka Jawa jatuh pada pasaran Manis, seperti 1 Muharram (Suro) 1555 yang jatuh pada Jumat Manis, maka Pon jatuh pada tanggal 3 atau 8 qamariyah. Tanggal 3 tidak ada fenomena apapun. Tetapi tanggal 8 terkait dengan bulan separuh. Maka Suklapaksa ditafsirkan sebagai parocaang yang dimulai sejak bulan separuh tersebut. Ini jelas berbeda dengan sistem kalender Hindu yang menjadi asal-usul terminologi Suklapaksa dan Kresnapaksa.

Selain hal tersebut, ada ketidakakuratan perhitungan pada penentuan konversi kalender saat peresmian Keraton Mataram. Kalau konsisten bahwa awal tahun Kala Surya Saka Sunda pada 23 Desember, semestinya 8 Juli 1633 M bersesuaian dengan 28 Kanem 1555 Kala Surya Saka Sunda, bukan 17 Kapitu 1555. Tampaknya selisih 9 hari dari 23 Desember ke 1 Januari ditambahkan pada tanggal 8, sehingga muncul tanggal 17, semestinya dikurangkan menjadi tanggal 28 bulan sebelumnya (Kanem). Mungkin hanya khilaf dalam perhitungan.

AKURASI

Aturan Kala Surya Saka Sunda Kalender dengan menghilangkan satu tahun kabisat setiap 128 tahun menghasilkan penyimpangan hanya 0.0000022 hari per tahun atau penyimpangan 1 hari dalam 454.545 tahun. “Hebat bukan?”, menurut “Sumber 4”. Bandingkan dengan aturan kalender Masehi Gregorian yang menghilangkan 3 tahun kabisat setiap 400 tahun. Penyimpangan pada kalender Masehi Gregorian 0.0003 hari per tahun atau penyimpangan 1 hari dalam 3.333 tahun. Sedangkan Kala Candra Caka Sunda dan Kalender Hijriyah berbasis hisab urfi mempunyai akurasi sampai 2.420 tahun.

Kita tidak bisa berbangga dengan akurasi sekian ribu tahun, karena hal itu secara astronomis tidak bermakna keunggulan. Kalau mau, kalender Masehi pun bisa menggunakan koreksi setiap 128 tahun. Saya kira astronom penasihat Paus Gregorius memahami adanya berbagai alternatif. Secara matematis, mudah dihitung koreksi berapa tahun yang harus dilakukan untuk mendapatkan tingkat akurasi tertentu. Apakah angka 128 asli aturan Kala Surya Saka Sunda dari dokumen sejarah atau hasil hitungan matematika abad 20?

Dalam kajian kalender, hal yang harus diperhatikan juga adalah segi kemudahan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian.. Manakah yang lebih mudah diingat menghilangkan tiga tahun kabisat setiap 400 tahun atau menghilangkan satu tahun kabisat setiap 128 tahun? Pada tahun Masehi tahun kabisat yang harus dihilangkan dari aturan Julian adalah tahun kelipatan 100 yang tidak habis dibagi 400, misalnya 1700, 1800, dan 1900. Bandingkan dengan angka tahun kelipatan 128 yang dijadikan bukan tahun kabisat, seperti 1664, 1792, 1920, dan 2048. Tentunya angka kelipatan 100 lebih mudah diingat daripada angka kelipatan 128 tersebut. Angka akurasi bukan ukuran keunggulan suatu sistem kalender.

Memang ketika baru mempelajari sistem kalender penyataan akurasi sekian ribu tahun berkesan mengagumkan, seperti tulisan saya yang pertama ketika masih mahasiswa astronomi 22 tahun lalu di majalah Kiblat 1984, “Penanggalan Tahun Hijriyah Mempunyai Ketepatan Tinggi: Hanya berbeda Satu hari Dalam Masa 2419 Tahun”. Khusus untuk kelender qamariyah, termasuk Kala Candra Caka Sunda dan kalender Hijriyah, angka akurasi tersebut sesungguhnya tidak bermakna apa-apa bila dibandingkan dengan realitas bulanan yang bisa menyimpang satu hari dari fenomena bulan separuh atau bulan sabit. Sistem tahun kabisat, hisab urfi yang berganti 29 dan 30 hari, dan cara koreksi sejenisnya memang memberikan angka akurasi jangka panjang. Semakin banyak koreksinya akan semakin akurat, namun perlu dipertanyakan siapa yang berwenang menjaganya untuk jangka panjang.

Menjaga konsistensi kalender berarti memberikan koreksi yang ditentukan pada aturan sistem kalender. Kalender Masehi dulu dikoreksi oleh Paus berdasarkan saran astronom, saat ini dikontrol oleh lembaga-lembaga astronomi. Kalender Saka Jawa ditentukan oleh Sultan berdasarkan perhitungan para ahli kalender keraton. Kalender hijriyah dulu dikeluarkan oleh Khalifah, Raja, atau Sultan, kini banyak ahli hisab dapat membuatnya dengan panduan kriteria yang disepakati secara internal organisasi Islam, nasional, atau regional. Kalender hijriyah modern tidak menggunakan aturan hisab urfi, berselang-seling 29 dan 30 hari, tetapi selalu disesuaikan dengan kriteria hisab rukyat. Perbedaan yang terjadi bukan disebabkan oleh akurasi yang rendah, tetapi lebih banyak disebabkan belum diterimanya satu kriteria yang disepakati.

Kala Sunda yang diklaim mempunyai akurasi sekian ribu tahun pun tidak akan punya makna apa-apa bila dalam realitasnya tidak ada otoritas yang menjaganya, seperti memberikan koreksi setiap 128 tahun pada Kala Surya atau setiap 120 tahun pada Kala Candra. Adanya otoritas yang menjaganya terkait juga dengan kemanfaatan kalender Sunda pada masyarakatnya. Tanpa ada manfaatnya, seperti untuk keperluan kegiatan atau ritual tertentu, masyarakat akan melupakannya.

SUMBANG SARAN

Ada hal menarik dari perbedaan tahun 1555 Kala Surya Saka Sunda dan 1558 Kala Candra Caka Sunda pada informasi tanggal peresmian Keraton Mataram. Tahun Saka Jawa dianggap (dalam “Sumber 3”) diambil dari Kala Surya Saka Sunda. Karenanya selalu ada perbedaan 3 tahun antara Saka Jawa dan Caka Sunda. Sekarang Saka Jawa 1940, sedangkan Caka Sunda 1943. Perbedaan antara Kala Surya Saka Sunda dengan Kala Candra Caka Sunda pada tahun 1555 Kala Surya Saka Sunda, telah mencapai 1.063 hari. Karena perbedaan antara Kala Surya dan Kala Candra rata-rata 10,9 hari, maka dapat dihitung bahwa sekitar 98 (dari 1.063/10.9) tahun candra sebelumnya, yaitu sekitar tahun 1460 (dari 1558 – 98) Kala Candra Caka Sunda sama bilangan tahunnya dengan bilangan tahun Kala Surya Saka Sunda.

Perhitungan bisa dilakukan dengan lebih rinci dengan program konversi kalender Hijriyah-Masehi yang saya buat. Mengingat selisih Kala Candra Caka Sunda 1558 dan kalender Hijriyah 1043 adalah 515 tahun dan selisih Kala Surya Saka Sunda 1555 dan Masehi 1633 adalah –78 tahun, maka dapat dihitung beberapa kemungkinan sehingga bilangan tahun tahun Kala Candra Caka Sunda sama dengan bilangan tahun Kala Surya Saka Sunda. Hasilnya, tahun 1441 – 1471 berpeluang bilangan tahun Kala Surya Saka Sunda dan Kala Candra Caka Sunda sama, yang berarti dalam rentang tahun Masehi 1519 – 1549. Tahun 1441 bila tahun baru Kala Candra jatuh pada bulan Desember dan tahun 1471 bila tahun baru Kala Candra jatuh pada bulan Januari.

Bila kasus ini sama dengan pengadopsian bilangan tahun Kala Surya Saka Sunda menjadi bilangan tahun pada Kala Candra Saka Jawa, apakah mungkin pada rentang tahun 1441 - 1471 Saka (1519 - 1549 M) juga terjadi reformasi Kalender Sunda, yaitu mulai digunakannya dua sistem kalender. Ada yang berdasarkan kala surya dan ada yang menjadi kala candra. Bila benar terjadi reformasi Kala Sunda, pertanyaannya siapa tokohya? Menurut “Sumber 2”, dari kajian sejarah tafsir mutakhir Prasasti Batutulis terungkap bahwa tahun yang tertera pada prasasti tersebut menyatakan tahun 1455 Saka = 1533 M. Bisa jadi ada kaitan peristiwa pembuatan prasasti dengan reformasi kalender Sunda. Bila memang demikian, Kala Candra Caka Sunda tidaklah berlaku terlalu jauh mundur ke belakang. Artinya, tidak ada tahun 0 atau 1 seperti halnya pada tahun Saka Jawa. Analisis hipotetik ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan peristiwa yang menjadi rujukan awal tahun Kala Candra Caka Sunda.

Mungkinkah Kala Surya Saka Sunda dan Kala Candra Caka Sunda dirunut jauh ke belakang? Secara hitungan matematis-astronomis mungkin saja dilakukan. Tahun 0 Kala Candra Caka Sunda bersesuaian dengan tahun 44 Kala Surya Saka Sunda pada tahun 122 Masehi. Tetapi harus dapat dibuktikan adanya suatu peristiwa besar yang dijadikan titik awal tahun Kala Candra Caka Sunda saat itu. Tanpa pembuktian itu, semuanya hanya spekulasi yang sulit digunakan untuk rekonstruksi sejarah.

Fungsi kajian kalender selain untuk rekonstruksi sejarah, juga untuk memberi bantuan kepada masyarakat untuk mengadakan kegiatan atau ritual menurut ketentuan waktu tertentu. Kalender yang hidup sampai saat ini hanyalah kalender yang digunakan oleh masyarakatnya secara luas. Kalender Masehi terus digunakan dalam kegiatan sehari-hari karena sifat globalnya dan keterkaitan dengan musim. Kalender Hijriyah terpelihara karena diperlukan untuk kegiatan ibadah ummat Islam. Sedangkan kalender Saka Jawa terlestarikan karena terkait dengan ritual tradisi Jawa. Lalu, apa peran Kala Sunda di masyarakatnya? Sampai saat ini belum ada kegiatan atau ritual di masyarakat Sunda yang tergantung pada penentuan tanggal menurut Kala Sunda, sehingga informasi tahun baru Caka Sunda pun menjadi tidak bermakna.

Kalau kita akan menghidupkan kembali Kala Sunda, kita harus menggali kejadian-kejadian penting dalam sejarah Sunda yang bersifat positif untuk selalu dirayakan. Ulang tahun kota-kota di Jawa Barat yang terkait dengan sejarah Sunda sudah selayaknya menggunakan Kala Sunda, seperti yang dilakukan Cirebon yang merayakan ulang tahun setiap 1 Suro/Muharram, bukan berdasarkan kalender Masehi. Tetapi untuk menggali sejarah suatu kota, sistem kalender perlu disempurnakan terlebih dahulu. Konsep Suklapaksa dan Kresnapaksa pada Kala Sunda saat ini perlu ditinjau ulang karena berbeda dari definisi aslinya pada tradisi Hindu yang melatarbelakanginya. Selain itu awal bulan Kala Candra dimulai dari bulan separuh, bukan saat bulan baru, dianggap tidak lazim menurut analisis kalender astronomis. Tanpa peninjauan ulang, bahkan cenderung membela secara fanatik buta, tidaklah mungkin menggalang kesepakatan rekonstruksi sejarah dengan alat analisis yang masih kontroversial.

Usulan Penyatuan Kriteria saat Sidang Itsbat 22 Oktober 2006

Tue, 21 Nov 2006 04:45:04 GMT

MENUJU TITIK TEMU

HISAB RUKYAT 2007/1428

(Edaran yang saya bagikan sebelum sidang itsbat 22 Oktober 2006)

Kondisi Saat ini

Ijtima’ awal Syawal 1427 pada 22 Oktober 2006 pukul 12:14 WIB. Pada saat maghrib 22 Oktober 2006 bulan telah wujud di sebagian wilayah Indonesia, tetapi tingginya kurang dari 2 derajat dan umurnya kurang dari 8 jam. Menurut kriteria ijtima' qablal ghturub dan wujudul hilal [1] menggunakan prinsip "wilayatul hukmi" (digunakan Muhammadiyah) , 1 Syawal 1427 jatuh pada 23 Oktober 2006. Namun, kriteria MABIMS [2] (digunakan dalam Taqwin Standar Indonesia – dasar penetapan hari libur nasional --, PERSIS, dan sebagian Almanak NU) dan kriteria imkan rukyat LAPAN [3] menyimpulkan 1 Syawal 1427 jatuh pada 24 Oktober 2006. Rukyatul hilal tidak mungkin terjadi pada saat maghrib 22 Oktober 2006, berdasarkan pengalaman dan data terpercaya rukyatul hilal di Indonesia sejak 1962, karena posisi hilal sangat rendah (kurang dari 1 derajat), umurnya terlalu muda (kurang dari 8 jam), jaraknya terlalu dekat dengan matahari (hanya 3 derajat). Bila ada yang melaporkan kesaksian hilal, besar kemungkian karena salah lihat objek bukan hilal (Misalnya bintang Arcturus – bintang ke-4 paling terang-- pada ketinggian 0,8 derajat azimut 289 derajat, 34 derajat sebelah kanan posisi bulan, atau awan tipis yang terang) dan pengaruh hasil hisab taqribi (pendekatan) yang kurang akurat yang menyatakan tinggi hilal lebih dari 2 derajat.

Kasus Mirip Sebelumnya

Idul Fitri 1418/1998

Tinggi hilal kurang dari 1 derajat, jarak dari matahari terlalu dekat (hanya 3,5 derajat), umurnya terlalu muda (kurang dari 8 jam). Waktu itu Muhammadiyah memutuskan Idul Fitri 29 Januari 1998 berdasarkan hisab dengan kriteria wujudul hilal. PERSIS memutuskan idul fitri 30 Januari 1998 berdasarkan hisab dengan krietria tinggi minimal 2 derajat. PW NU Jatim dan Jateng memutuskan idul fitri 29 Januari berdasarkan rukyatul hilal di Cakung dan Bawean. PB NU dalam sidang itsbat menolak kesaksian rukyat karena hilal terlalu rendah dan berdasarkan pengalaman tidak mungkin terlihat. Sidang Itsbat memutuskan Idul Fitri 30 januari 1998.

Idul Fitri 1423.2002

Ijtima' awal Syawal 1423 terjadi pada 4 Desember 2002 pukul 14.36 WIB. Pada saat maghrib 5 Desember bulan telah berumur lebih dari 8 jam. Menurut kriteria kriteria wujudul hilal (digunakan Muhammadiyah) atau ijtima' qablal ghurub Idul Fitri pada 5 Desember. Tetapi menurut kriteria imkan rukyat LAPAN dan MABIMS semestinya Idul Fitri 1 Syawal 1423 jatuh pada 6 Desember 2002. Karena secara hisab hilal dianggap terlalu rendah dan dari 53 titik pengamatan hilal tidak ada laporan rukyatul hilal, maka sidang itsbat memutuskan Idul Fitri 6 Desember 2003.

Kasus Mirip Tahun Depan (2007)

Ijtima’ awal Syawal 1428 pada 11 Oktober 2007 pukul 12.02 WIB. Pada saat maghrib 11 Oktober 2007 bulan telah wujud di wilayah Barat Indonesia, sehingga berdasarkan kriteria wujudul hilal dengan prinsip wilayatul hukmi disimpulkan 1 Syawal 1428 jatuh pada 12 Oktober 2007. Tetapi, bulan berumur kurang dari 8 jam dan belum memenuhi kriteria imkanur rukyat LAPAN dan kriteria MABIMS, sehingga disimpulkan 1 Syawal 1428 jatuh pada 13 Oktober 2007.

MARI KITA UBAH KRITERIA

MENUJU

KRITERIA HISAB RUKYAT BARU

AGAR TAHUN DEPAN

TIDAK ADA LAGI PERBEDAAN

Rekomendasi Fatwa MUI Nomor 2/2004

Rekomendasi

Agar Majelis Ularna Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal. Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormasormas Islam dan para ahli terkait.

Tindak Lanjut

Pada rapat Badan Hisab Rukyat Depag RI pada Desember 2005 telah disepakati 3 opsi kriteria baru:

Opsi Kriteria	Keunggulan	Kelemahan
Kriteria hasil penelitian di LAPAN (kadang disebut sebagai kriteria LAPAN). Kriteria hisab rukyat ini didasarkan pada hasil analisis ilmiah astronomis atas data rukyat Indonesia yang mendekati kriteria astronomi internasional, yaitu umur hilal minimum 8 jam dan tinggi bulan minimum tergantung beda azimut bulan – matahari di suatu wilayah Indonesia. Bila beda azimutnya nol (bulan tepat berada di atas matahari saat terbenam), maka tinggi bulan minimum 8,3 derajat. Sedangkan bila beda azimut bulan matahari 6 derajat, tinggi bulan minimumnya 2,3 derajat.	Didasarkan pada data rukyat di Indonesia 1962 – 1994 sehingga mempunyai landasan ilmiah dan dapat diterapkan dengan sistem hisab lama.	Masih terlalu rendah dibandingkan dengan kriteria astronomi internasional
Kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada analisis empirik kemungkinan terkecil terjadinya perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, bila dibandingkan dengan kriteria yang berlaku saat ini. Kriteria awal bulan adalah posisi bulan telah berada di atas ufuk pada saat maghrib di seluruh Indonesia.	Kriteria ini paling sederhana sehingga sistem hisab lama pun bisa menerapkannya.	Tidak mempunyai landasan astronomis yang kuat dan sulit dikembangkan untuk tingkat regional da-lam forum MABIMS
Kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada fraksi luas sabit bulan yang bisa diamati, F(%) = luas sabit/luas bundaran bulan x 100%. Kriteria ini merupakan salah satu kriteria astronomis yang memungkinkan terlihatnya hilal. Kriteria awal bulan bila fraksi luas sabit bulan lebih dari 1%.	Kriteria ini mempunyai landasan astronomis yang kuat.	Rumit dilakukan dengan sistem hisab lama, sehingga mungkin banyak ahli hisab yang tidak bisa menerapkannya

Kita berharap semua ormas Islam bersama Badan Hisab Rukyat mengkaji ketiga opsi tersebut untuk kemudian memilih salah satunya sebagai kriteria bersama, “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia” yang menjamin kesatuan Idul Fitri dan kalender Islam di Indonesia. Bagaimana pun keseragaman lebih menentramkan, walau perbedaan membawa rahmat.

Dr. T. Djamaluddin, Peneliti Utama Astronomi dan Astrofisika, LAPAN Bandung

Berita Sidang Itsbat 1427/2006

Tue, 21 Nov 2006 03:43:21 GMT

T. Djamaluddin (LAPAN) usulkan penyatuan kriteria
saat sidang itsbat 22 Oktober 2006

Dua berita singkat (hanya dipilih 2 yang singkat dari berita serupa di beberapa media massa) saya cantumkan di bawah ini.
Usulan penyatuan krietria telah ada tindak lanjutnya dengan pertemuan di Dirjen Bimas Islam pada 13 November 2006 dengan merumuskan cara-cara upaya penyatuan kriteria, termasukan melengkapi dokumentasi 3 opsi yang telah disepakati sebelumnya untuk menjadi bahan kajian di masing-masing ormas Islam.

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/10/tgl/22/time/201513/idnews/699734/idkanal/10
Menag Meminta Perbedaan 1 Syawal Tidak Membuat Perpecahan
Kris Fathoni W - detikcom

*Jakarta* -
Masyarakat diminta bisa memahami adanya perbedaan 1 Syawal 1427 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri. Perbedaan ini jangan sampai menimbulkan perpecahan.

"Kita harus pahami bahwa ada masyarakat yang punya keyakinan yang berbeda, seperti Muhammadiyah. Tapi, Mudah-mudahan kita bisa berjiwa besar dan menahan diri. Semoga perbedaan tersebut tidak membuat perpecahan," ujar Menteri Agama M Maftuh Basyuni usai sidang Itsbat di Departemen Agama, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2006).

Seperti diketahui Menag M Maftuh Basyuni telah memutuskan 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa 24 Oktober 2006, sebab sebagian besar peserta sidang menyatakan belum melihat hilal. Sementara Muhammadiyah tetap berkeyakinan bahwa 1 Syawal 1427 H jatuh besok, Senin tanggal 23 Oktober 2006.

Sebelumnya, dalam pemberian pandangan dalam sidang tersebut, Jamaluddin dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyatakan, Muhammadiyah, Persis dan PBNU dalam menentukan almanak 1 Syawal selalu berbeda. Untuk mempersatukan pendapat yang berbeda tersebut diusulkan agar semua ormas Islam berkumpul sebelum bulan Ramadan berikutnya untuk menentukan kriteria bersama dalam menentukan 1 Syawal.

"Karena tahun 2007, perbedaan ini akan terjadi lagi, kalau kriterianya tetap seperti sekarang. Oleh karena itu, Menteri Agama
harus memfasilitasi pertemuan tersebut," pinta Jamaluddin.

Menanggapi penyataan tersebut, Maftuh Basyuni menyatakan dukungannya dan menyetujui serta berniat memfasilitasi pertemuan tersebut. "Cuma harus tolong diingatkan agar saya tidak lupa. Tahun lalu saya sudah janji. Semoga tidak janji palsu, pak Jamaluddin," katanya sambil tersenyum.

**(zal/zal)**

http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/23/nas13.htm
Menag Upayakan Titik Temu

Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha

JAKARTA - Menteri Agama M Maftuh Basyuni akan mengupayakan titik temu penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha antara berbagai ormas Islam di Tanah Air.

''Saya setuju ormas Islam duduk bersama agar tak ada lagi perbedaan hari raya. Tahun lalu saya sudah berjanji, tetapi mohon maaf belum juga, mudah-mudahan ini bukan janji palsu," kata Maftuh Basyuni saat membuka sidang isbat (penetapan) di Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, dia berharap ke depan tidak ada lagi perbedaan hari raya di antara umat Islam Indonesia. Ketua MUI Ma'ruf Amien mengatakan, seluruh umat Islam seharusnya mengikuti ketetapan pemerintah atas dasar sidang isbat yang dihadiri semua ormas Islam tersebut.

Peneliti Utama Astronomi dan Astrofisika Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan) Dr T Djamaluddin mengajukan tiga opsi kriteria untuk mencapai titik temu yang semuanya memiliki keunggulan dan kelemahan.

Opsi pertama adalah kriteria penelitian Lapan berdasarkan hasil analisis ilmiah astronomis atas data rukyat Indonesia dan dapat diterapkan dengan sistem hisab lama.

Opsi kedua dengan kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada analisis empirik kemungkinan terkecil terjadinya perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha bila dibandingkan dengan kriteria saat ini. "Kriteria ini paling sederhana, tetapi tak punya landasan astronomis yang kuat," katanya.

Opsi ketiga didasarkan pada fraksi luas sabit bulan yang bisa diamati, yang meski rumit, mempunyai landasan astronomis yang kuat. (ant-60n)

Penyatuan Idul Fitri

Sun, 22 Oct 2006 03:23:39 GMT

Pentingnya Peran Pemerintah Menyatukan Ummat Beridul Fitri

(Dimuat Pikiran Rakyat 21 Oktober 2006, berjudul "Penyatuan Idul Fitri")

Dr. T. Djamaluddin
Peneliti Utama Astronomi-Astrofisika, LAPAN Bandung

Kekhawatiran masyarakat akan terjadinya perbedaan Idul Fitri mulai terasa. Dalam diskusi di milis internet, saat sosialisasi, atau pertanyaan via e-mail dan lisan menyiratkan kerisauan ummat bila terjadi perbedaan idul fitri. Bermacam alasan, utamanya kekhawatiran masuk pada perbuatan haram bila puasa pada saat orang lain beridul fitri atau berbuka saat idul fitri pada saat orang lain masih puasa. Tetapi terkesan ada sedikit keraguan masyarakat untuk menunggu keputusan pemerintah pada malam Senin 22 Oktober 2006 karena kekhawatiran dan prasangka terjadinya rekayasa. Sementara masyarakat yang bukan anggota ormas tertentu juga terkesan kecewa dengan keputusan ormas-ormas Islam yang berbeda-beda.

Saya ingin menjernihkan masalah ini, termasuk keinginan sebagian kalangan untuk menghapus peran pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Misalnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah tidak perlu ikut menentukan Idul Fitri, tetapi hanya menetapkan hari libur (Republika, 19/10-06). Alasannya, kalau pemerintah ikut menentukan, kesannya ada yang dipegang dan ada yang dikesampingkan. Tetapi kehendak untuk menghapus peran pemerintah juga menimbulkan ada kesan ada ormas yang ingin membiarkan masyarakat sendiri yang mengatasi perbedaan. Padahal masyarakat umumnya risau dengan adanya perbedaan, sehingga meminta pemimpin ummat untuk menyelesaikannya.

Sumber Perbedaan

Ternjadinya perbedaan Idul Fitri sudah jelas dengan keluarnya pengumuman PP Muhammadiyah bahwa Idul Fitri pada 23 Oktober 2006 dan pengumuman PP PERSIS bahwa Idul Fitri pada 24 Oktober 2006. Kedua ormas Islam ini mendasarkan keputusannya pada hasil hisab (perhitungan astronomi). Namun yang perlu disadari bersama, keputusan Muhammadiyah menentukan Idul Fitri jatuh pada 23 Oktober bukan semata-mata hasil hisab. PP Persatuan Islam (PERSIS) juga mendasarkan pada hisab, tetapi memutuskan idul fitri jatuh pada 24 Oktober. Hasil hitungannya sama, hanya karena kriteria yang berbeda kesimpulannya berbeda.

Di kalangan Nahdhatul Ulama (NU) yang mendasarkan pada rukyatul hilal (pengamatan hilal, bulan sabit pertama) juga mulai tampak potensi perbedaan. Tetapi ini justru bersumber dari perbedaan hasil hisab mereka. PW NU Jawa Timur menyatakan hasil hisab mereka dengan sistem Ittifaq Dzatil Bainy menyatakan ketinggian hilal 2 derajat lebih. Sistem hisab tersebut tampaknya tergolong sistem hisab taqribi (pendekatan, aproksimasi). Hasil hisab kalangan NU yang menggunakan sistem hisab haqiqi (posisi sesungguhnya) justri menghasilkan hasil hisab yang mirip dengan hasil ahli hisab Muhamamdiyah dan PERSIS, bahwa bulan ketinggiannya pada saat maghrib 22 Oktober 2006 masih kurang dari 1 derajat sehingga tidak mungkin dapat dirukyat. Perbedaan hasil hisab ini tampaknya akan berpengaruh pada hasil rukyat, ada yang menerima kesaksian rukyat dan mungkin ada yang menolaknya.

Kondisi ini mirip denga kondisi saat penentuan Idul Fitri 1418/1998. Saat itu pada sidang itsbat kalangan ahli hisab terpecah dua dan kalangan ahli rukyat juga terpecah dua. PP Muhammadiyah waktu itu memutuskan Idul Fitri jatuh pada 29 Januari 1998 berdasarkan kriteria wujudul hilal. Sedangkan PERSIS memutuskan Idul Fitri jatuh pada 30 Januari 1998 berdasarkan kriteria ketinggian hilal 2 derajat. Sementara itu di kalangan ahli rukyat PB NU menolak kesaksian rukyat di Cakung dan Bawean karena ketinggian hilal kurang dari 1 derajat sehingga mendukung keputusan pemerintah beridul fitri 30 Januari 1998. Tetapi PW NU Jawa Timur dan Jawa Tengah menerima kesaksian di Cakung dan Bawean tersebut sehingga mereka beridul fitri 29 Januari 1998.

Kondisi seperti itu akan berulang lagi tahun depan (2007) kalau tidak ada perubahan kritria masing-masing ormas Islam. Padahal ummat menghendaki adanya keseragaman. Mestinya kriteria itu bisa dikajiulang, masing-masing ormas maju selangkah menuju titik temu untuk mendapatkan kriteria yang seragam. Sebenarnya ini bagian teknis astronomis, tidak lagi direpotkan dengan perdebatan dalil syariah. Kalau kriterianya bisa sama, bukan hanya Muhammadiyah dan Persis yang sama-sama ahli hisab, tetapi juga dengan NU yang ahli rukyat, keputusan Idul Fitri bisa seragam.

Upaya menuju titik temu tersebut telah ada, hanya perlu tindak lanjut. Alhamdulillah, dalam musyawarah para ahli hisab rukyat dari berbagai ormas Islam dan instansi terkait pada Desember 2005 lalu telah ada langkah maju menuju titik temu kriteria. Langkah maju yang telah tercapai adalah dirumuskannya tiga opsi kriteria yang perlu dikaji oleh semua pihak. Bila tercapai kriteria bersama yang disepakati, kriteria tersebut akan mengakhiri dikhotomi hisab dan rukyat dan insya Allah menghilangkan perbedaan penentuan Idul Fitri. Kriteria hisab rukyat tersebut harus dianggap sebagai kriteria dinamis yang terbuka untuk dikaji ulang secara berkala berdasarkan data-data rukyatul hilal terbaru.

Opsi pertama adalah tawaran kriteria hasil penelitian di LAPAN (kadang disebut sebagai kriteria LAPAN). Kriteria hisab rukyat ini didasarkan pada hasil analisis ilmiah astronomis atas data rukyat Indonesia yang mendekati kriteria astronomi internasional, yaitu umur hilal minimum 8 jam dan tinggi bulan minimum tergantung beda azimut bulan – matahari di suatu wilayah Indonesia. Bila beda azimutnya nol (bulan tepat berada di atas matahari saat terbenam), maka tinggi bulan minimum 8,3 derajat. Sedangkan bila beda azimut bulan matahari 6 derajat, tinggi bulan minimumnya 2,3 derajat. Kriteria ini masih terlalu rendah dibandingkan dengan kriteria astronomi internasional, tetapi mempunyai landasan ilmiah dan dapat diterapkan dengan sistem hisab lama.

Opsi kedua adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada analisis empirik kemungkinan terkecil terjadinya perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, bila dibandingkan dengan kriteria yang berlaku saat ini. Kriteria awal bulan adalah posisi bulan telah berada di atas ufuk pada saat maghrib di seluruh Indonesia. Kriteria ini paling sederhana sehingga sistem hisab lama pun bisa menerapkannya, tetapi tidak mempunyai landasan astronomis yang kuat dan sulit dikembangkan untuk tingkat regional dalam forum MABIMS.

Opsi ketiga adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada fraksi luas sabit bulan yang bisa diamati, F(%) = luas sabit/luas bundaran bulan x 100%. Kriteria ini merupakan salah satu kriteria astronomis yang memungkinkan terlihatnya hilal. Kriteria awal bulan bila fraksi luas sabit bulan lebih dari 1%. Kriteria ini mempunyai landasan astronomis yang kuat, tetapi rumit dilakukan dengan sistem hisab lama, sehingga banyak ahli hisab yang mungkin tidak bisa menerapkannya.

Ketiga opsi tersebut semestinya dikaji di masing-masing ormas Islam, mana yang dapat diusulkan untuk menjadi kriteria bersama yang disepakati untuk menggantikan kriteria ormas yang berbeda-beda. Pilihan masing-masing sebaiknya tidak tunggal, tetapi ada alternatif lain di antara ketiga opsi tersebut untuk lebih memudahkan menuju titik temu. Pilihan tersebut akan dibawa dalam pertemuan nasional yang lebih besar untuk mencari kriteria bersama yang disepakati sebagai kriteria hisab rukyat Indonesia. Insya Allah, dengan kriteria hisab rukyat Indonesia yang disepakati, semua kalender Islam, termasuk taqwim standar dan kalender yang diterbitkan masing-masing ormas Islam, dapat seragam. Alangkah baiknya bila kemudian Kriteria Hisab Rukyat Indonesia tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga Idul Fitri 1428/2007 tahun depan (dengan kondisi bulan matahari yang mirip tahun ini) tidak terjadi lagi perbedaan.

Peran Pemerintah

Kesan adanya keraguan masyarakt pada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dalam penetapan awal ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha dimungkinkan karena tidak diketahuinya mekanisme pengambilan keputusan tersebut. Mungkin masyarakat tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya keputusan Meteri Agama diambil melalui mekanisme sidang itsbat (penetapan) yang dihadiri anggota Badan Hisab Rukyat, perwakilan MUI, perwakilan ormas-ormas Islam, para pakar instansi terkait, dan perwakilan negara-negara Islam. Semua pendapat ditampung, baik dari kalangan ahli hisab dengan berbagai sistem maupun dari kalangan ahli rukyat. Kemudian Menteri Agama mengambil keputusan yang paling optimal dengan persetujuan peserta sidang. Apakah peran Pemerintah seperti itu perlu dihapuskan?

Kalau kita menengok penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha secara internasional, tidak ada yang ditetapkan secara perorangan. Pasti ada otoritas yang menetapkan. Di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, penetapannya dilakukan oleh otoritas negara, mungkin Menteri Agama, mufti, Dewan Mahkamah Tinggi, atau raja. Hanya di negara-negara yang Muslimnya minoritas, otoritas penetapannya diserahkan kepada organisasi masyarakat Islam setempat. Di Indonesia otoritas negara ada, yaitu Menteri Agama dan perangkat sidang itsbat, tetapi peran organisasi massa Islam juga dominan. Seandainya peran pemerintah dihilangkan, kemanakah rujukan sebagian besar ummat yang tidak ikut ormas tertentu?

Dengan menghilangkan peran pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha berarti ingin menjadikan ormas sebagai otoritas penentu. Hal itu tidak menguntungkan karena itu berarti memaksa ummat yang bukan anggota ormas mana pun untuk mengikuti keputusan ormas tertentu yang belum tentu menentramkan. Potensi konflik pun lebih terbuka, karena kecenderungan ormas-ormas mencari pendukung pendapatnya juga cukup kuat. Setidaknya akan ada perebutan jamaah shalat ied untuk mengikut kelompoknya, baik dilakukan secara halus melalui tabilgh atau ceramah atau secara terbuka dengan mengajak dari rumah ke rumah.

Saya cenderung mendukung fatwa MUI nomor 2/2004 yang menyatakan bahwa (1) penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pernerintah RI cq Menteri Agarna dan berlaku secara nasional, (2) seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pernerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, (3) dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan Instansi terkait. Fatwa itu lebih menentramkan daripada ummat diberikan kebebasan memilih di antara sekian keputusan ormas yang mungkin berbeda-beda.

Pada fatwa itu juga ada rekomendasi agar Majelis Ularna Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormasormas Islam dan para ahli terkait. Kalau rekomendasi itu terlaksana dengan menindaklanjuti rumusan opsi-opsi kriteria hisab rukyat, insya Allah potensi perbedaan Idul Fitri tahun depan tidak akan ada lagi. Baik ormas Islam maupun pemerintah akan menggunakan kriteria yang sama, sehingga keputusannya akan seragam. Bagaimana pun keseragaman lebih menentramkan, walau pun perbedaan membawa rahmat.

Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia

Wed, 20 Sep 2006 09:21:57 GMT

MENUJU PENYATUAN KALENDER ISLAM DI INDONESIA

(Dimuat Republika 14 September 2006)

T. Djamaluddin

Peneliti Utama Astronomi dan Astrofisika, LAPAN Bandung

Alhamdulillah, awal tahun baru hijriyyah 1427 lalu kembali diisi dengan tekad bersama dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk bersama-sama membentuk gerakan nasional membangkitkan moral bangsa setelah sebelumnya bersama-sama mengadakan kampanye antikorupsi. Seolah untuk mengukuhkan keakrabannya, bulan lalu pimpinan kedua ormas tersebut terpilih menjadi pimpinan World Conference on Religion for Peace (WCRP). Alangkah indahnya kalau kebersamaan semacam itu, antara NU dan Muhammadiyah serta ormas-ormas iSlam lainnya, juga untuk membangun kesadaran bersama untuk mempersatukan bangsa yang mayoritas beragama Islam, khususnya dalam merayakan dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Datangnya Ramadhan yang diakhiri dengan Idul Fitri, kembali membangkitkan semangat untuk mencari solusi penyatuan kalender Islam.

Ada persoalan krusial yang harus dipecahkan. NU dan Muhammadiyah berperan besar memberikan solusi bersama. Perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah antara metode rukyat (pengamatan) oleh NU dan hisab (perhitungan) oleh Muhammadiyah, secara astronomis mudah dipersatukan, asal ada kerelaan keduanya untuk maju menuju satu titik temu. Kedua metode harus menggunakan kriteria yang sama. Kriteria hisab rukyat bukanlah masalah dalil fiqih yang sekian lama menjadikan NU dan Muhammadiyah seolah tidak dapat dipersatukan. Kriteria hisab rukyat adalah hasil penggalian bersama antara metode hisab dan rukyat untuk mendapatkan interpretasi astronomis atas dalil fiqih yang digunakan.

Perbedaan kriteria penentuan awal bulan yang belum bisa dipersatukan, membuka peluang terjadinya perbedaan Idul Fitri 1427 di Indonesia. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammdiyah 7 September 2006 menetapkan Idul Fitri jatuh pada 23 Oktober 2006 berdasarkan kriteria wujudul hilal (wujudnya hilal, bulan sabit pertama) dengan prinsip wilayatul hukmi (Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah hukum). Dengan prinsip wilyatul hukmi, wujudnya hilal di sebagian wilayah Indinesia dijadikan dasar penetapan awal bulan untuk seluruh Indonesia. Tetapi PP Muhammadiyah juga menyatakan menghargai warga Muhammadiyah di wilayah yang hilalnya belum wujud untuk beridul fitri 23 Oktober atau 24 Oktober 2006 tergantung keyakinannya.

Sementara itu PP Persatuan Islam (Persis) yang sama dengan Muhammadiyah menganut metode hisab (perhitungan astronomi) menetapkan Idul Fitri 1427 jatuh pada 24 Oktober 2006. Persis menggunakan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia. PB NU belum menetapkan Idul Fitri, menunggu hasil rukyat (pengamatan) hilal pada 29 Ramadhan 1427. Namun karena kriteria hisabnya yang umumnya menggunakan ketinggian minimal 2 derajat, dapat diprakirakan kemungkinan Idul Fitri berdasarkan rukyat jatuh pada 24 Oktober 2006.

Tulisan ini ingin mengajak semua pihak untuk terbuka mengkajiulang kriteria penentuan kalender Islam agar hari raya dapat bersatu. Mari kita masuk pada fase tiga, setelah fase pertentangan dan fase toleransi kita alami, kita menuju fase pencarian titik temu. Masalah utama bukan pada perbedaan antara hisab dan rukyat, tetapi pada perbedaan kriteria awal bulan yang digunakan. Hisab dan rukyat bisa bersatu kalau kriterianya sama. Bila beberapa tahun lalu tidak terjadi perbedaan, bukan berarti telah ada kesepakatan, tetapi lebih disebabkan oleh posisi bulan dan matahari yang memungkinkan semua kriteria yang digunakan di Indonesia menghasilkan kesimpulan yang sama.

Bagi sebagian orang yang tidak faham hisab-rukyat, kriteria wujudul hilal, atau ketinggian bulan 2 derajat, atau kriteria lainnya kadang dianggap sama kedudukannya dengan dalil-dalil fiqih dari ayat Al-Quran dan hadits yang jadi landasannya. Sehingga tidak jarang yang menganggapnya sebagai interpretasi final atas dalil Quran dan hadits. Padahal sesungguhnya kriteria semacam itu hanya hasil ijtihad yang bisa berubah, dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan ummat.

Adakah upaya penyelesaian masalah perbedaan yang telah berlangsung lama ini? Alhamdulillah, upaya itu sudah ada dan kita berharap nantinya menghasilkan kriteria penentuan awal bulan yang disepakati oleh semua pihak, khususnya di Indonesia. Upaya mutakhir adalah lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2/2004 tentang wajibnya ummat Islam mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pada fatwa tersebut juga ada rekomendasi untuk mengupayakan kriteria penentuan awal bulan yang disepakati dan menjadi acuan bersama. Secara tidak langsung fatwa tersebut juga didukung dengan hasil Kongres Ummat Islam Indonesia 2005 yang menyatakan agar MUI menjadi payung pemersatu ummat.

Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan wakil-wakil ormas Islam dan para pakar hisab-rukyat yang difasilitasi Departeman Agama pada Desember 2005 lalu yang merumuskan beberapa opsi kriteria penentuan awal bulan Islam. Opsi kriteria tersebut harus dikaji di tingkat ormas untuk kemudian dibahas dan dipilih satu kriteria bersama dalam forum pertemuan yang lebih besar. Perumusan opsi kriteria tersebut merupakan hal penting menuju penyatuan kalender Islam di Indonesia, karena upaya serupa pada tahun 1990-an gagal meyakinkan semua ormas Islam untuk menjadikan kriteria MABIMS (kesepakatan Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sebagai kriteria yang digunakan dalam pembuatan kalender hijriyah di Indonesia. Saat ini kriteria MABIMS hanya digunakan pada pembuatan Takwim Standar Departemen Agama yang menjadi rujukan hari-hari besar Islam di Indonesia.

Kita harus akui, peranan ormas-ormas Islam (khususnya dua ormas besar NU dan Muhammadiyah) masih dominan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hasil keputusan pemerintah dalam sidang itsbat (sidang penetapan) awal Ramadhan atau Idul Fitri yang dipimpin Menteri Agama dan dihadiri para wakil ormas Islam dan para pakar hisab rukyat biasanya tidak berpengaruh pada keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing ormas Islam tersebut. Kalau kriteria baru penentuan awal bulan, sebut saja Kriteria Hisab Rukyat Indonesia, dapat disepakati dan dapat menggantikan kriteria yang saat ini beragam yang digunakan oleh masing-masing ormas Islam, insya Allah kesatuan penentuan hari raya dapat tercapai. Setidaknya, semua kelender hijriyah yang diterbitkan berbagai Ormas Islam akan sama dengan Taqwin Standar yang menjadi rujukan pemerintah. Memang, kemungkinan terjadinya masalah perbedaan masih mungkin terjadi di luar masalah hisab rukyat, misalnya karena keyakinan mengikuti keputusan Arab Saudi dalam hal penentuan Idul Adha.

MAJU SELANGKAH

Tahun 1990-an pernah diusulkan kriteria MABIMS menjadi acuan bersama kriteria penentuan kalender Islam di Indonesia dan juga di Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Kriteria itu menyatakan awal bulan ditentukan bila tinggi bulan lebih dari 2 derajat, jarak sudut bulan-matahari lebih 3 derajat, dan umur bulan sejak ijtimak (bulan dan matahari segaris bujur) lebih dari 8 jam, walau dalam prakteknya kriteria tinggi dan umur bulan yang lebih banyak dipakai. Beberapa ormas Islam menerima kriteria tersebut, tetapi ada juga yang tidak menerimanya. NU menggunakan kriteria tinggi bulan minimal 2 derajat, sementara Muhammadiyah tetap menggunakan kriteria wujudul hilal. Kriteria wujudul hilal menyatakan awal bulan ditentukan bila bulan telah wujud di atas ufuk atau tinggi bulan positif yang ditandai dengan bulan terbenam setelah matahari terbenam.

Perbedaan tinggi bulan minimal antara 2 derajat oleh NU dan 0 derajat oleh Muhammadiyah sering menimbulkan perbedaan kesimpulan awal bulan yang berdampak pada perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Muhammadiyah juga menggunakan prinsip wilayatul hukmi pada kriteria wujudul hilal, yaitu bila hilal telah wujud di sebagian wilayah Indonesia maka hal itu dianggap berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hal ini berpotensi menambah besar perbedaan hasil penentuan awal bulan. Masalah perbedaan juga sering diperparah dengan hasil rukyatul hilal yang kontroversial oleh beberapa kalangan NU. Hasil rukyat tersebut menjadi kontroversial karena secara hisab bulan terlalu rendah sehingga tidak mungkin terlihat atau bahkan karena bulan sebenarnya telah terbenam saat maghrib atau ketinggian bulan negatif.

Pada Seminar Nasional Hisab Rukyat yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, di Jakarta pada 20 – 22 Mei 2003 dan dihadiri oleh perwakilan ormas-ormas Islam dan para pakar hisab rukyat telah dicapai konvergensi pemikiran untuk mendapatkan titik temu. Titik temu tersebut nantinya berupa kriteria baru sehingga masing-masing pihak maju selangkah, bukan mengambil salah satu kriteria yang telah ada. Sayangnya titik temu kriteria tersebut belum dirumuskan, walau telah ada usulan yang ditawarkan.

Tindak lanjut terpenting dalam upaya mencari titik temu adalah keluarnya fatwa MUI Nomor 2/2004 hasil rumusan pertemuan para ulama pada Desember 2003. Fatwa tersebut juga merekomendasikan adanya upaya penyatuan kriteria sebagai pedoman bagi semua pihak. Alhamdulillah, rekomendasi tersebut akhirnya terlaksana dengan Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriyah yang difasilitasi Departemen Agama pada Desember 2005. Sebuah langkah maju.

Walaupun belum diputuskan satu kriteria hisab rukyat yang akan menjadi titik temu penyatuan kalender Islam di Indonesia, setidaknya para peserta dari perwakilan ormas Islam dan pakar hisab rukyat berhasil merumuskan tiga opsi kriteria yang akan dikaji lagi baik dalam pertemuan di tingkat ormas Islam maupun pertemuan besar ormas Islam dan pakar hisab rukyat untuk menentukan satu kriteria hisab rukyat yang disepakati. Setidaknya dalam pertemuan besar tersebut, setiap ormas diwakili beberapa orang pimpinan yang punya otoritas untuk memutuskan atau punya peran besar dalam mengarahkan kebijakan ormas. Diharapkan, dengan berpartisipinya para pimpinan ormas Islam, hasil pertemuan tersebut dapat disosialisasikan secara lebih cepat ke tingkat bawah, tidak sekadar menjadi catatan pribadi wakil ormas.

OPSI KRITERIA

Di kalangan ahli hisab rukyat di Indonesia ada pemikiran untuk mengkaji ulang semua kriteria yang selama ini digunakan, terutama yang digunakan oleh ormas-ormas besar yang berpengaruh luas di masyarakat. Kita patut bersyukur dengan adanya keterbukaan ormas-ormas Islam (setidaknya yang diungkapkan oleh para wakil mereka dalam pertemuan hisab rukyat) untuk mengkaji ulang kriteria mereka berdasarkan ilmu pengetahuan, khususnya astronomi. Hal itu merupakan langkah maju untuk mencari kebenaran objektif yang tidak terbelenggu sikap taklid sebagian kalangan yang sekadar mengikut pendapat para ulama pendahulu secara buta. Harus diakui bahwa sikap taklid bisa mengunci mati pintu menuju titik temu. Dengan sikap taklid, masing-masing pihak merasa pendapat yang diikutinya selama ini telah mutlak benarnya, kadang diperparah dengan sikap bangga diri dengan merendahkan pendapat pihak lain.

Padahal di kalangan ahli hisab rukyat yang memahami perkembangan ilmu astronomi ada kesadaran bahwa kriteria tersebut bersifat ijtihadiyah yang mungkin berubah dengan penemuan-penemuan baru. Dalam ilmu pengetahuan, seperti juga dalam konsep ijtihadiyah dalam fiqih, tidak ada pendapat yang dianggap benar secara mutlak. Karena bisa jadi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman manusia, pendapat yang semula dianggap benar tidak lagi tepat untuk zaman sekarang. Perlu ada pembaruan. Harus ada upaya semua pihak untuk mengkaji ulang kriteria masing-masing menuju titik temu kriteria yang disepakati bersama.

Alhamdulillah, dalam musyawarah para ahli hisab rukyat dari berbagai ormas Islam dan instansi terkait pada Desember 2005 lalu telah ada langkah maju menuju titik temu kriteria. Langkah maju yang telah tercapai adalah dirumuskannya tiga opsi kriteria yang perlu dikaji oleh semua pihak. Bila tercapai kriteria bersama yang disepakati, kriteria tersebut akan mengakhiri dikhotomi hisab dan rukyat. Kriteria hisab rukyat tersebut harus dianggap sebagai kriteria dinamis yang terbuka untuk dikaji ulang secara berkala berdasarkan data-data rukyatul hilal terbaru.